penyidik pegawai negeri sipil satpol pp. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis. penyidik pegawai negeri sipil satpol pp

jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satpol PP. Pasal 7 (1) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satpol PP. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Salam Praja - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Penyidik Pegawai Negeri… Read more. Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), khususnya Satpol PP maka perlu diadakan Forum Komunikas PPNS Se-Sumatera Barat. Kajian tersebut mengidentifikasi tugas dan fungsi Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, sehingga memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BLORA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLORA, Menimbang : a. – A free PowerPoint PPT presentation (displayed as an HTML5 slide show) on PowerShow. Data arsip web satpol pp 2019/tugas pokok dan fungsi@adminweb “MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA. co. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan. 4. H. Kemudian, satpol PP yang sudah diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran tersebut. go. com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menyebut, Satuan Polisi Pamong Praja bisa diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil . 2023-03-31. “Ini merupakan bentuk kesadaran masyarakat dari hari ke hari makin mengerti Perda. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Ambon. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis. 11. Paulus Waterpauw,M. Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS, Seksi Penyelidikan dan. com - Ketua Fraksi NasDem Wibi Andrino mengaku keberatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat menjadi penyidik terhadap pelanggaran protokol kesehatan. menyampaikan peranan penting Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) jajaran Pemerintah Daerah. com - id: 7c3209-YWI0N. U. 4 / 14Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan. 2020/NO. Penegak Peraturan Daerah yang. Kepala Satpol PP Provinsi mengkoordinasikan penegakkan Perda dan Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat. 16. Kencana. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; 13. COM - Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Satpol PP dan WH Nagan Raya, Kamis (8/6/2023) menahan pasangan bukan suami istri dalam kasus pelanggaran Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. 11. Cemara Ujung Blok 11 Nomor 02 Lantai 02. 08:06:59. URAIAN TUGAS MASING-MASING PEJABAT STRUKTURAL SATPOL PP SESUAI DENGAN PERBUB NOMOR 2 TAHUN 2017: Bagian Kesatu. PPNS tersebar juga di banyak instansi teknis yang mengawal undang-undang sesuai tupoksi di instansi masing-masing. Seksi Pemadaman dan Penyelamatan 3. pejabat. 18074 Contact Person. com, Kasongan – Kepala Satpol PP Kabupaten Katingan Pimanto melalui perwakilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP dan Damkar, Supriono mengatakan, pihaknya telah mengikuti input data tindak pidana ringan melalui Aplikasi e-PPNS dan sosialisasi aplikasi e-PPNS Presisi. Agenda dipusatkan pada ruang Multimedia Lt. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan g. Pendekatan disiplin kerja menurut Davis. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan; b. Kementerian Dalam Negeri menyebut Polisi Pamong Praja dapat diangkat menjadi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah. BAB IIPeraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pedoman bagi Polri dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. pegawai negeri sipil (PPNS) dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan kewenangan PPNS Penegak Perda di Kota Metro. sop inovasi damkar satpol pp kota metro; sop inovasi sikop “sarana informasi komunikasi publik” sat pol pp kota metro; sop inovasi daerah wajah cantik (wanita praja humanis ceria dan simpatik) sat pol pp. Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya; f. Usulan ini dimuat dalam draft. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Dan di samping itu Satpol PP juga memilih peran penting lainnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan mitra polisi untuk menindak segala bentuk pelanggaran dan penegakkan hukum dalam menjalankan fungsi kepolisian yang non justical. bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas. Terkait itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, selama ini penyidik dibagi dua, baik yang. Ada syarat tertentu agar mereka bisa menjadi penyidik. Untuk mengatur kewenangan PPNS diterbitkanlah Perkapolri No. Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan. 11 orang PPNS di Satpol PP Kota Yogyakarta 4. Petunjuk Teknis SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerahdiangkat sebagai ’Penyidik Pegawai Negeri Sipil’ (PPNS). Pelaksanaan tugas dalam. Tidak adanya Petujuk Teknis dan Operasional atas Perda yang diampu oleh Instansi Satpol. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ter-sebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. Kepala Satpol PP selaku penangggung jawab operasional PPNS. baca lainnya « Entri Terdahulu. PAPUA, KOMPAS. yaitu Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP menyebutkan bahwa penyidik PNS dapat ditunjuk dari unsur PPNS Satpol PP dan PPNS perangkat. Baca Juga : Selain Wiwik, Masriah Juga Benci Pada Tetangganya yang Lain, Mobilnya Disiram Air Kencing Usai 1 jam menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Masriah keluar dari gedung Satpol PP Sidoarjo. Ibu Melia Nur Pratiwi, S. 19810322 200801 1 003. 01. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);. Menurutnya, ada sekitar 500 kabupaten dan masing. PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SUNGAI PENUH, Menimbang : a. Pasal 16 Pejabat pimpinan tinggi pratama diangkat dari pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kualifikasi sebagai PPNS. 1. Hal tersebut diungkapkan Anies dalam naskah pidatonya pada Rapat. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan. yang terdapat di Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah di Kabupaten Poso dengang mengangkat judul tentang “Penguatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil pada satuan polisi pamong praja dalam rangka meningkatkan ketertiban umum di kabupaten poso provinsi sulawesi tengah”. Palangka Raya, (satpolpp. SATPOL PP PENGAMANAN TARAWEH KELILING. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR MALUKU, Menimbang : a. 1/IIIIb. TJAHJO KUMOLO pada tanggal 8 Januari 2019. Pegawai negeri sipil Satpol PP pejabat administrasi dan pejabat fungsional dapat memiliki kualifikasi sebagai pejabat penyidik pegawai negeri sipil (“PPNS”). com – Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. BAB V SUSUNAN ORGANISASI Pasal 10 (1) Susunan Organisasi SatPol PP type B terdiri dari : a. “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Surabaya, Suef, jumlah pelanggaran dari tahun 2019 hingga awal tahun 2020 sangat fluktuatif. 8. Pasal 9 (1) Kendaraan operasional Satpol PP sebagaimana dimaksud Satpol PP Bisa Jadi Penyidik PNS, Ini Syaratnya. Seksi Pemeriksaan dan. Tanpa penyidikan, tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tidak dapat dilaksanakan. PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,. 09:57:45. Rabu (14/06/23) Kasat Pol PP DIY Drs. TRIBUNHEALTH. SETNEG. “Satpol PP harus menjadi motivator dalam kepastian pelaksanaan perda dan keputusan kepala daerah”, “Bimtek PPNS” ini juga memilih peran penting lainnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) danmitra polisi untuk menindak segala bentuk pelanggaran dan penegakan hukum dalammenjalankan fungsi kepolisian yang non justical. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP Nomor 43 / 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan memiliki wewenang untuk melakukan suatu penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang (UU) yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. 2 tahun. Dan Pasal 6 Peraturan. Menurut dia, Satpol PP yang memiliki sertifikat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berhak melakukan penyidikan. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang. Pasal 22 Hak pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi: a. Penyidikan yang dimaksud. Hal 169 dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Jakarta Utara. dalam hal pemilik/penanggung jawab bangunan. com - Pemprov DKI Jakarta mengusulan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Satpol PP DKI Jakarta, terkait penanganan Covid-19. Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2021. menjunjung tinggi hak asasi manusia; b. Petikan kenaikan pangkat dan jabatan. (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di: a. Bentuk. Sos, M. Selain itu, tidak semua anggota Satpol PP bisa menjadi penyidik. ruang sidang rn@jelis kode etik; h. Rapat dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 Juni 2021 bertempat di Hotel Ibis Styles, Jakarta. Berita dan foto terbaru Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) - Dua Pasangan Bukan Suami Istri Terjaring Satpol PP Kota Padang di Kamar Hotel dan Kos-Kosan - Halaman 1. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. masyarakat bertindak sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) disamping tentunya pejabat lainnya yang ditunjuk, sesuai pasal 149 ayat (1) Satpol PP dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ayat (2) Penyidikan dan Kesimpulan: Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menunjang kinerja Satpol PP Kabupaten Nunukan sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Nunukan nomor 7 Tahun 2018, namun masih ada beberapa bagian yang harus ditingkatkan kedepannya. 1. Ah. Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya. Bahasa. id, Rabu (29/3/2023), pada rentang waktu selama tahun 2022 lalu tercatat sekitar 122 kasus yang ditangani Satpol PP dan Damkar Tala. “Polisi Pamong Praja itu, sesuai amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perkapolri bisa menjadi PPNS,” kata Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. Satpol PP di tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai ibu kota provinsi atau penyangga ibu kota provinsi dapat ditetapkan sebagai Satpol PP Tipe A. Download Free PDF View PDF. Bimtek Satpol PP ini juga memilih peran penting lainnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan mitra polisi untuk menindak segala bentuk pelanggaran dan penegakan hukum dalam menjalankan fungsi kepolisian yang. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR. "Satpol PP yang memiliki kewenangan itu hanya (Satpol PP) Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS dan telah tersertifikasi oleh pihak kepolisian," kata Adi saat jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat 23 Juli 2021. Jakarta Utara. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan. Dalam. pegawai negeri sipil (pns) tenaga kontrak; sop inovasi satpol pp. 43 / 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang. 10. (Foto:Pelopor. 8. PPNS tersebar juga di banyak instansi teknis yang mengawal undang-undang sesuai tupoksi di instansi masing-masing. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri SipilPELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PPNS) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI . Ilustrasi Satpol PP. Kepala Satpol PP. Lihat Selengkapnya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang. Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; 12. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. Di Indonesia, tugas pokok dan fungsi Satpol PP berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020. pejabat pimpinan tinggi pratama; 2. go. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) Penegak Perda di Kota Metro. Sorotan News – Peraturan Daerah (PERDA) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 mendapatkan Usulan untuk mengalami perubahan dalam memberikan kewenangan penyidikan kepada Satpol PP atau Penyidik Pegawai Sipil (PPNS). memenuhi hak pegawai negeri sipil Satpol PP; b. Satpol PP Bisa Jadi Penyidik PNS, Ini Syaratnya. KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - STRUKTUR ORGANISASI Status. Dalam. Pasal 3 (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah (PP). Pasal 7 (1) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penegak Perda, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran yang strategis. 2 Tahun 2021 tentang Pelanggaran. Kemendagri melalui Direktorat Polisi Pamong dan Praja selaku pembina PPNS Penegak Perda di Satpol PP harus berperan aktif. Pelatihan Dasar Wajib Bagi Karyawan Rumah Sakit Guna Menunjang Mutu Pelayanan Dan Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Polisi Pamong Praja. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agardiklat aplikasi pemberkasan bagi penyidik pegawai negeri sipil (ppns) T erselenggaranya pemerintahan Good Government merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan cita-cita berbangsa dan bernegara, untuk itu diperlukan pengembangan dan peningkatan kemampuan aparatur. pasal tambahan mengenai kewenangan Satpol PP sebagai penyidik Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut kewenangan penyidikan. “Satpol PP harus menjadi motivator dalam kepastian pelaksanaan perda dan keputusan kepala daerah,”. Pasal 28A menyebutkan bahwa selain aparat kepolisian, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta atau penyidik pada Satpol PP diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda. Untuk mewujudkan peran Satpol PP dalam membina ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah serta menegakkan Peraturan Daerah dalam rangka menyamakan. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara. ruang sidang majelis kode etik; h. Pasal 9. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah diskriptif analisis dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah T. 12. Kota Bekasi -Bertempat di Masjid Al Ishlah RW 024 Kelurahan Margahayu,…. ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil; g. Pasal 16. Kajian jugaWanita berusia 56 tahun itu langsung menuju ke ruang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Sidoarjo. Satpol PP, di Provinsi Bali diatur dalam Peraturan Gubernur No 86 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali. Makassar. Kepala Satpol PP Provinsi mengkoordinasikan penegakkan Perda dan Pendanaan pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil Satpol PP, penyediaan prasarana dan sarana minimal Satpol PP, dan pembinaan teknis operasional Satpol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota,” bunyi Pasal 26 PP ini. PENDAHULUAN 1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 9. Berita; Download; Agenda; Album;Apa penyidik dan penyidik PPNS berdasarkan SKETCH dari kepolisian tapi di bawah pengawasan kepolisian. Ini menuntut kualitas, kapasitas dan kompetensi personil satpol PP agar tanggungjawab dapat. Sementara itu, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Satpol PP Sidoarjo, Anas Ali Akbar, mengatakan, total ada dua orang yang diperiksa, yakni pelapor dan Ketua Rukun Tetangga (RT) 001 RW 001 Desa Jogosatru, Suparno. H. Perlu Anda ketahui, bagian perangkat daerah yang. hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satpol PP organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kebutuhan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satpol PP di seluruh Indonesia dinilai masih kurang. 1. Dalam Pasal itu, ada 14 kewenangan yang. tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166); 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang. com - Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas Ditjen Bina Administrasi. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4. Sekretariat PPNS ini, berkedudukan di Satpol PP sesuai dengan pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beranda. pejabat fungsional Pol PP.